Rasio Pajak Indonesia Turun

Rasio Pajak Indonesia menunjukan angka yang kurang baik. Rasio Penerimaan pajak Nasional pada tahun 2016 mampu mencapai angka sebesar 10,33% terhadap PDB (produk domestik bruto). Angka tersebut menunjukan bahwa Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 8 negara yagn berada pada kawasan asia tenggara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penerimaan pajak yang berada di bawah standar Bank Dunia yakni 15%.

Rasio Pajak Indonesia

Sementara itu, dalam APBN tahun 2019 nanti Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah atau mampu mencapai sebesar 12,22% terhadap produk domestik bruto. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi harga minyak sawit atau CPO. Sehingga penerimaan pajak dari komoditas terbesar di Indonesia tersebut menjadi ikut terpengaruh.

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia, perbaikan peraturan dan proses pajak, lalu meningkatkan perbaikan dan peningkatan teknologi seperti proses teknolog informasi agar dapat memperbesar rasio penerimaan pajak tanah air.

Bantuan Dana Talangan BPJS Kesehatan

Pemerintah akan kembali menggelontorkan sejumlah Dana Talangan BPJS Kesehatan. Bulan Sebelumnya Pemerintah juga telah memberikan dana talangan untuk BPJS Kesehatan. Sayagnya dana talangan tersebut belum mampu memperbaiki kesehatan finansial asuransi kesehatan kerakyatan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS KEsehatan adalah besarnya biaya klaim daripada dana iuran yang terkumpul dari masing - masing peserta sehingga pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

Dana Talangan BPJS Kesehatan

Hingga akhirnya, Pemerintah kembali menyalurkan dana talangan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan nilai sebesar 5,6 triliun rupiah. Padahal sebelumnya pada bulan september 2019 yang lalu, pemerintah telah memberikan dana bantuan serupa sebesar 4,9 triliun rupiah. Dari total pemberian dana talangan ini total dana talangan yang diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mencapai 10,5 triliun rupiah pada tahun 2018 ini.

Besaran angka dana talangan tersebut mendekati suatu prognisis defisit versi dari BPKP yakni sebesar 10,58 triliun rupiah. Sehingga, jika diakumulasikan semenjak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2018, dana talangan BPJS yang telah disalurkan oleh Pemerintah akan mencapai angka sebesar 26,4 triliun rupiah

Sistem Pembayaran Populer

Sistem Pembayaran menggunakan uang elektronik semakin berkembang pesat. Pesatnya perkembangan uang elektronik sabagai sistem pembayaran tidak lepas dari menjamurnya bisnis teknologi finansial atau yang biasa disebut sebagai fintech. Layanan pembayaran asal Tiongkok yakni Wechat dan juga Alipay akan memasuki pasar fintech Indonesia.

Sistem Pembayaran

Perusahaan fintech ini digadang - gadang akan bekerja sama dengan bank plat merah PT Bank Negara Indonesia yang rencananya keja sama tersebut akan direalisasikan pada akhir bulan November 2018 ini. Dengan hadrinya dua raksasa teknlogi finansial asal Tiongkok tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan adopsi fintech di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Wechat dan Alipay sangat populer di Tiongkok.

Oleh karenanya, Dua perusahaan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan dalam hal adopsi fintech di Indonesia yang saat ini hanya 9%. Nantinya, pada tahun 2021 diharapkan pemerataan fintech dapat melonjak pada angka sebesar 69%. Sementara itu, merujuk data dari EY (Ernst & Young) bahwasannya rata - rata penduduk dunia telah mengadopsi sistem pembayaran fintech sebesar 33% pada bulan Juli 2017.

Revisi Survei Seismik

Anggaran Kegiatan Survei Seismik di lapangan migas (minyak dan gas) akan segera dihapus oleh Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral).penghapusan anggaran kegiatan survei seismik tersebut metupakan buntut dari revisi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Rudy Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa pada tahun 2019 mendatang, survei seismik tidaka akan lagi mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Survei Seismik

Pihaknya akan bekerja sama dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan KKKS kontraktor kontrak kerja sama dalam melakukan suatu kegiatan seismik kedepannya. Rudy juga mengatakan bahwa jika di pagu oleh Kementerian energi dan sumber daya mineral maka tidak akan ada lagi seismik pada tahun depan.

Nantinya, anggaran kegiatan seismik akan memanfaatkan dana dari KKP (komitmen kerja pasti). Untuk diketahui, komitmen kerja pasti adalah dana yang disetorkan oleh kontraktor selama 5 tahun pertama yang memiliki tujuan untuk kegiatan eksplorasi pada blok yang telah habis kontrak atapun blok hasil lelang.

Kebijakan Tambang Mentah

Dalam mengatasi defisit neraca berjalan, Pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk tidak lagi mengekspor hasil Tambang Mentah. Kebijakan ini adalah salah satu upaya Pemerintah dalam menekan angka defisit neraca berjalan yang masih dalam kondisi tidak baik. Prsiden Joko Widodo menginginkan adanya hilirisasi tambang yang digenjot demi membaiknya defisit neraca perdagangan maupun defisit neraca transaksi berjalan.

Tambang Mentah

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa hasil tambang jangan langsung dikirim mentah - mentah. Setidaknya Nikel, timah jika tidak bisa menjadi barang jadi maka harus menjadi barang setengah jadi. Begitupun dengan Batu bara juga tidak dijual mentah - mentah. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa sejumlah teknologi untuk mengolah sumber daya tersebut telah tersedia dengan beragam kualitas mulai dari yang paling rendah sampai dengan kelas menengah.

Presiden Joko Widodo juga berpesan untuk mengolah batu bara menjadi gas ataupun minyak. Sedangkan nikel bisa dijadikan sebagai stainless steel. Dengan adanya kebijakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi maka nilai produk tersebut akan bertambah.

Jumlah Transaksi Online Alibaba

Transaksi Online Alibaba pada pesta belanja 11.11 telah mencapai rekor yang baru. Hal ini tentunya sudah diprediksikan oleh sebagian pihak bahwa adanya pesta belanja online yang diadakan oleh Alibaba Group pada tahun 2018 ini telah memecahkan rekor penjualan yang baru dengan total transaksi di Gross merchandise Value atau GVM dari berbagai penjuru dunia telah mencapai angka 30,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 458,9 triliun rupiah.

Transaksi Online Alibaba

Festival belanja 11.11 Global Shopping Festival telah ditutup pada hari minggu yang lalu pukul 24.00 waktu setempat (Shanghai, China). Dengan angka yang fantastis ini, membuat pencapaian yang signifikan yakni mencapai 21,7% melebihi transaksi penjualan pada tahun lalu yang hanya mencapai 25,3 miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 168,2 Miliar RMB.

Daniel Zhang, CEO Alibaba Group mengatakan bahwa keberhasilan festival ini tak lepas dari paduan dari berbagai ekosistem yang telah dibangun oleh alibaba. Untuk diketahui, di Tiongkok masyarakatnya berbelanja online dengan menggunakan platform tamall.

Inilah Program Prabowo-Sandi

Rancangan Perekonomian Program Prabowo-Sandi dalam menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 difokuskan pada pembangunan perekonomian kerakyatan. Pihak Oposisi Prabowo dan Sandiaga Uno telah berjanji bahwa jika dirinya terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil PResiden Indonesia maka akan segera mendongkrak perekonomian nasional yang lebih tinggi.

Program Prabowo-Sandi

Targte perekonomian pasangan Prabowo - Sandi adalah menumbuhkan perekonomian Nasional sebesar 7 - 8% setelah mereka beberapa tahun menjabat. Untuk jagnka pendek, pihaknya menargetkan dalam satu tahun menajbat atau 2020 mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia sebesar 6 - 6,5%. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi pegiat ekonomi yang merasa dirinya lesu untuk melakukan kegiatan bisnis.

Ada sejumlah langkah strategis Prabowo - Sandi untuk mewujudkan program unggulan perekonomiannya yakni pertama adalah dengan mengubah kebijakan antibisnis dan antipertumbuhan, kedua adalah keberpihakan di sektor pertanian dan juga pedesaan, ketiga adalah infrastruktur dialihkan ke sektor pertanian dan juga pedesaan, keempat adalah reformasi di bidang perpajakan dan masih banyak yang lainnya.